FGD ( Focus Group Discussion ) Bersama Marga Serampas

Pembukaan yang disampaikan oleh Wadir KKI Warsi (Adi Junedi) menyebutkan latar belakang FGD hari ini adanya rencana pengembangan geothermal di wilayah adat Serampas. Pertemuan ini juga untuk menyikapi salah satu mandat UU 21/2014 tentang Panas Bumi dimana menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dalam pengembangan energy panas bumi dibutuhkan untuk memitigasi dampak sosial dan lingkungan yang terjadi akibat pengembangan energy geothermal ini.

Hamparan bukit barisan terutama merupakan potensial dalam pengembangan panas bumi dimana hal ini disebut juga Ring of Fire. Termasuk di daerah Serampas dan Kerinci. Energi Geothermal ini dikategorikan sebagai energy ramah lingkungan dan energy berkelanjutan. Ring of Fire kebanyakan dalam kawasan TNKS. Peran serta masyarakat mutlak diperlukan dalam proses pengembangan ini, karena akan bersentuhan langsung dengan proses pembangunannya. Ruang-ruang dialog, diskusi, berbagi pengetahuan dan pengalaman menjadi mitigasi dampak sosial konflik masyarakat sekitar dan lingkungan tersebut.

Saat ini telah hadir perwakilan dari PT Supreme Energi Solsel, salah satu contoh pengembangan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang bisa memberikan peran serta masyarakat dalam pembangunannya. PT  Supreme Energi  sengaja diundang untuk berbagi tentang bagaimana pengembangan yang memberikan peran masyarakat sekitarnya, Supreme energy sebagai contoh karena sejauh ini belum terdengar adanya konflik dengan masyarakat. Mungkin pengalaman ini yang dapat pemda perhatikan dalam memberikan masukan nantinya kepada pengembangan apakah itu PT.IDC ataupun lainnya yang nantinya akan mengembangkan energy panas bumi di tanah serampas.

Pengembangan energy panas bumi sendiri merupakan program prioritas nasional dalam mencukupi deficit energy nasional, khusus untuk wilayah sumatera bagian tengah tentunya pengembangan geothermal di wilayah ini menjadi menarik. Hal lain mitigasi lingkungan sangat diperlukan untuk menghindari  dampak negatif berkaitan dengan kelestarian TNKS dan penyangga TNKS, sehingga dapat menjadi prakonsen kita bersama, sehingga geothermal sebagai energy ramah lingkungan tidak berdampak negatif pada lingkungan. Harapanya dengan FGD ini dampak negatif tersebut dapat diminimalisir dan diantisipasi sejak awal. Semua kita disini akan menjadi narasumber untuk memberikan masukan terhadap hal tersebut.

Kemudian dilanjutkan oleh Assisten I Setda Merangin Bapak A. Gani menyampaikan bahwa pelaksanaan FGD ini, merupakan bagian dari tindak lanjut diterbitkannya Perda No 08 Tahun 2016 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Marga (MHA) Serampas, lahirnya Perda ini tidak terlepas dari komitmen dan kerjasama multipihak yaitu hak inisiatif DPRD kab. Merangin, dukungan Pemda Merangin, Akademisi, KKI Warsi dan UNDP-REDD+. Seiring dengan pengakuan dan perlindungan MHA Marga Serampas ada banyak harapan yang muncul, diantaranya :

Terjaminnya kepastian untuk terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan MHA marga Serampas dari hak-haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukumnya.

Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak MHA marga Serampas.

Memberikan kepastian hukum bagi pihak MHA marga Serampas agar dapat hidup aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan nya serta terlindungi dari tindakan diskriminatif.

Memberikan perlindungan terhadap hak-hak MHA Serampas di kabupaten Merangin dalm penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan,

Memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab pemerintah kabupaten Merangin di bidang penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemberdayaan MHA Marga Serampas dan hak-haknya. Terwujudnya kesejahteraan MHA Marga Serampas dalam pengelolaan SDA secara berkelanjutan yang didukung oleh pemerintah dan berbagai pihak.

Selain tanggung jawab diatas, tantangan lainnya muncul dari aktifitas perambahan kawasan hutan di kab Merangin yang sampai dengan hari ini masih terus berlangsung. Tercatat kawasan hutan yang rusak seluas 65.776,54 Ha dan terus bertambah setiap hari, penyebabnya diantaranya masih lemahnya pengamanan tindakan tegas terhadap para perambah.

Selain itu, ditariknya kewenangan pengelolaan kawasan hutan dari kabupaten juga menjadi salah satu faktor penyebab, sehingga koordinasi dan singkronisasi berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelestarian kawasan hutan menjadi lebih rumit dan harus melewati jalur birokrasi yang memakan waktu lebih lama dan proses yang lebih panjang. Salah satu upaya yang efektif adalah melalui pelibatan MHA marga Serampas dalam menjaga kelestarian ekosistem yang sejauh ini sudah terbukti berhasil membendung arus perambahan masuk ke dalam wilayah adat MHA marga Serampas.

Pemerintah kabupaten Merangin berharap melalui kegiatan FGD ini menjadi momentum bersama untuk bekerja lebih keras dalam mewujudkan kesejahteraan dan keterlibatan MHA Marga Serampas dalam tata kelola dan perlindungan kawasan hutan hujan trofis serta pengelolaan energy baru terbaharukan.

Khusus kepada KKI Warsi kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas komitmen secara berkesinambungan dalam upaya pendampingan dan pemberdayaan MHA Marga Serampas yang dibuktikan dengan diberikannya penghargaan Kalpataru kepada KPHA Rantau Kermas oleh Men LHK serta diterbitkannya Perda No. 08 tahun 2016 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Marga Serampas. Kepada semua pihak, kiranya melalui FGD ini dapat berbagi pengalaman dan menemukan cara serta munculnya dukungan dan komitmen untuk pengembangan energy baru terbaharukan dan perlindungan kawasan TNKS di kab Merangin.

Setelah itu masuklah kesesi tanya jawab yang dipandu langsung oleh moderator Eddy Harfia Surma langsung memberi sebuah pertanyaan yang sangat menarik

"Hak dan kewajiban peran serta MHA Marga Serampas semakin kuat dengan adanya Perda No.08/2016. Sejauh ini masyarakat telah menikmati energy ramah lingkungan, murah seperti pembangkit Mikrohidro di Rantau kermas menjadikan desa ini surplus energy tanpa adanya PLN ?

Seorang tokoh masyarakat dari marga serampas memperkenalkan diri, saya M. Kuris dari Desa Rantau Kermas dia menyebutkan dengan bahasa yang tegas bahwasanya PLTMH Rantau Kermas telah ada saat program ICDP-TNKS tahun ‘91/’92 . kala itu dilihat desa Rantau Kermas memiliki potensi pengembangan mikrohidro, sejak itulah dibangun pembangkit listrik hingga sekarang.  Kami telah menikmati listrik sangat murah, terus mengalir sampai sekarang karena kawasan hutan hulu sungai tetap terjaga.

PLTMH di desa kami mendapat dukungan MCAI melalui KKI Warsi tahun 2017 untuk renovasi, saat ini telah bisa mengalir 24 jam non stop dan surplus pemakaian bahkan disaat kemarau panjang sekalipun. Hal ini dikarenakan kawasan hutan hulu air dll tetap lestari. Kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan ini telah menjadi kesadaran bersama masyarakat, hal ini dikuatkan oleh aturan adat. Melalui ajun arah ada tanah ngarai, tanah hulu air, sawah, dll. Selain itu ada HA yang telah dilindungi bahkan sejak sebelum ICDP, sekarang telah mendapatkan SK Bupati bahkan Menteri LHK dan pada tahun 2018 mendapatkan penghargaan Kalpataru. Selain itu, di HA dikembangkan kegiatan Pohon Asuh dan rencan pengembangan ekowisata. Pohon Asuh paling tidak telah mendatangkan pendapatan sebesar 160 juta yang penggunaannya untuk pengawasan dan patrol hutan, pembangunan desa, sosial dll. Dia juga menyebutkan diakhir pembicaraannya

Di dusun kami bayar listrik 100 ribuan pertahun untuk satu KK, semua tamu yang hadirpun memberikan tepuk tangan kepada beliau.

Setelah ISOMA FGD pun dilanjutkan kembali, moderator kembali mengarahkan pandangannya kepada pak Zainal Abidin dan seraya berkata

sekarang saya minta dari Bappeda memberi pandangan tentang peran masyarakat adat marga Serampas dalam pengelolaan Sumber Daya Alam pengembangan energi terbarukan dan perlindungan TNKS

Kabid Ekopraswil Zainal Abidin pun langsung angkat bicara

Tahun 2018 saya ikut sosialisasi PT. EDC dengan OPD kabupaten, setelah adanya penugasan survey dan explorasi di wilayah Grao Nyabu, SK Menteri ESDM. Saya melihat rencana kerja pengembangan hanya 4 tahun jadi mereka menargetkan pada tahun 2021 sudah berproduksi.

Menjadi ragu ketika kita perbandingkan apa yang dilakukan PT. Supreme Energy yang intensif di lapangan butuh waktu 11 tahun untuk sampai berproduksi. Sementara sejauh ini PT. IDC kick and run, muncul sesuai apa yang dibutuhkan. Di Pemda sendiri ada keraguan melihat kondisi seperti ini, tetapi rasanya mustahil juga kalau Dirjen EBTKE menunjuk orang yang tidak tepat, apalagi PT.EDC ini bukan pemain baru yang cukup berpengalaman dimana-mana.

Mereka juga sedang mengurus izin penggunaan jasa lingkungan yang juga merupakan satu persyaratannya adalah adanya izin lingkungan hidup yang dikeluarkan oleh Pemkab. Sejauh ini Pemkab belum menerbitkan izin lingkungan hidup ini, karena bukan lagi wewenang Pemkab karena berada di kawasan TNKS.

Sebagai perpanjangan kabupaten ada kewenangan di dua OPD yaitu DLH dan DPMD, DLH lebih pada pembinaan dan pemberdayaan MHA, sedangkan PMD lebih pada desa dan pemdes. Ketidak satu suara diantara desa di marga serampas sebaiknya segera diselesaikan sebaik-baiknya dan dibutuhkan kebijaksanaan para tokoh adat. Kita harapkan semoga pengembang juga diawali dengan penunjukan jubir untuk mengkomunikasikan kegiatan seawall mungkin. Keabsahan peta lokasi pengembang juga sangat diperlukan, karena inilah salah satu pemicu konflik di desa, terkait desa mana yang paling diuntungkan. Pemda akan mendukung pengembangan energy panas bumi ini untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat, disamping itu merupakan potensi PAD bagi daerah.

Facebook Comments

0 Komentar

TULIS KOMENTAR

Alamat email anda aman dan tidak akan dipublikasikan.